ACEH DALAM PUSARAN KORUPSI


Tingkat praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Aceh selama tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016.
Angka tersebut didapat dari jumlah perkara korupsi yang masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh untuk disidangkan. Humas Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, Eddy SH mengatakan, ada 65 berkas perkara yang masuk ke Tipikor pada 2017, meningkat dibanding 2016 yang berjumlah 51 berkas. Angka ini adalah akumulasi semua perkara yang masuk, baik yang sudah putus atau berkekuatan hukum tetap (BHT) dan ada yang masih dalam proses persidangan dan merupakan limpahan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten/kota se Aceh dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf baru saja ditangkap KPK dalam OTT diduga terkait suap dana otonomi khusus. Ini bukan kali pertama bagi Gubernur Aceh tersandung kasus korupsi, terakhir kita tentu ingat Abdullah Puteh pernah tersangkut kasus korupsi. Puteh mendapatkan hukuman 10 tahun penjara lantaran terbelit kasus pembelian dua helikopter MI-2. Ia di penjara pada 2004 lalu dan bebas pada 18 November 2009.

Kembali ke Gubernur Aceh yang baru ditangkap, nah Irwandi Yusuf ini diduga meminta fee pada setiap proyek yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) atau biasa disebut dana otsus. Besaran fee diduga KPK sebesar 8 persen setiap proyek.

Irwandi disebut menerima Rp 500 juta, yang merupakan bagian dari Rp 1,5 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Pemberian itu merupakan fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Angka 8 persen itu diperoleh dari permintaan fee 10 persen oleh Ahmadi kepada para pengusaha. Dari fee 10 persen itu, Ahmadi menerima fee 2 persen sementara 8 persennya diserahkan ke Irwandi.

KPK bilang dana comitment fee dipotong untuk provinsi dan kabupaten. Kemudian uang suap itu dibagikan ke pihak lain.

Irwandi dan Ahmadi resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama ada dua orang swasta yang juga dijerat KPK yaitu Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.  

Lalu mengapa Aceh? Bukannya di sana hukum syariat sangat ketat. Salah sedikit bisa dicambuk. Gimana hukumnya kalau Gubernurnya korup? Dicambuknya berapa kali ya?

Tapi, begini, Kasus OTT korupsi di Aceh ini jelas tidak ada kaitannya sama sekali dengan status otonomi daerah tersebut. Tapi ini soal perilaku koruptif.
Siapapun, di manapun punya potensi melakukan itu. Terutama jika tidak punya kekuatan iman.

Tapi bagi saya tentu kejadian ini sangat memprihatinkan. Kejadian ini, jelas harus menjadi perhatian bagi seluruh kepala daerah.
Dalam tempo tiga bulan terakhir, berapa banyak sudah kepala daerah yang terkena OTT. Tapi ternyata masih ada saja kepala daerah yang berani melakukan tindakan koruptif ini.

Ini jelas tindakan yang sangat memalukan. Mudah-mudahan kepala daerah se Indonesia, baik gubernur, walikota maupun bupati, jadikan kasus di Aceh ini sebagai pembelajaran, dan cukup yang terakhir kalinya.
Sebenarnya sejauh ini sudah ada kerjasama antara kepala daerah dengan KPK dalam bentuk pakta integritas. Dengan demikian, diharapkan tentu bisa menekan tingkat korupsi di kalangan pejabat negara.

Tapi ternyata itu terjadi lagi. Ini menunjukkan semuanya kembali ke integritas masing-masing individu kepala daerah.
Melihat dari persentase kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, seakan – akan pakta integritas tersebut tidak efektif. Seakan tidak punya pengaruh signifikan menekan korupsi.

Jelas ini jadi tantangan bagi pihak terkait. Seperti pemerintah pusat dan KPK agar bisa membuat program yang lebih efektif dalam meminimalisir dan sebagai pencegahan pencegahan praktik koruptif.

Coba bayangkan. Pejabat di Aceh yang ditangkap KPK dan kena OTT ini, ditangkap setelah selesai menjadi pembicara seputar tema integritas.
Ini kan menyedihkan. Atara apa yang diungkapkan dengan perilaku tidak sama.
Jadi ini memang jadi PR besar bangsa ini. Tapi yang jelas, kasus ini menjadi warning keras bagi semua kepala daerah di Indonesia. Jangan coba-coba melakukan tindakan korupsi.

Mahalnya biaya demokrasi dalam Pilkada memang bisa saja dituding jadi satu di antara penyebab maraknya terjadi tindakan korupsi di kalangan pejabat dan khususnya kepala daerah ini. Tapi memang kembali lagi sebenarnya ke perilaku dan mentalitas individu setiap kepala daerah.

Juga soal tuntutan materialisme yang tinggi, yang bisa mendorong seseorang melakukan tindakan koruptif. Menumpuk kekayaan selama menjabat, aji mumpung karena sedang menjabat dan sebagainya.

Kalau kita baca dari beberapa item korupsi, kongkalikong proyek memang menjadi momok dalam kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Ada fee proyek di situ.
Saya pikir, transparansi menjadi hal penting mencegah hal tersebut. Satu dari upaya untuk menekan ‘fee – fee’ itu ya memang lewat transparansi.

Penerapan teknologi seperti e-procurement dan sebagainya, memang sejauh ini sudah disediakan untuk menghadirkan transparansi itu. Tapi kembali lagi, sebaik apapun teknologi yang digunakan, selama mentalitas dan perilaku manusia punya mentalitas koruptif, tentu berbagai cara dilakukan. Jadi kembali lagi kepada manusianya. So, jangan coba-coba korupsi dong, biar lurus nih jalan kita menuju sejahtera bersama-sama sebagai warga!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s